DPRD KBB Mandatkan TAPD Pemkab Bandung Barat Gunakan Arus Kas Media Umum 27/05/2024 Anggota Banggar (Bagian Anggaran) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, Gumilar mengatakan dirinya kecewa saat Pemeritah Kabupaten Bandung Barat gagal membayar kepada pihak ketiga pada tahun 2023. Jauh dari sebelumnya, DPRD KBB sudah menginstruksikan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) agar Pemkab Bandung Barat menggunakan manajemen arus kas. “Sebagai anggota Banggar, kita sudah beri masukan agar TAPD harus punya manajemen cash flow. (Karena), saya melihat bulan Pebruari diisukan SKPD akan ada devisit, maka di situlah kita harus punya manajemen cash flow,” jélas politisi PKS ini. Arus kas adalah, untuk menganalisis pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran sesuai skala prioritas. Sejak awal Maret-April 2023, pelaksanaan pengayaan barang dinilai terburu-buru sehingga kas daerah di penghujung tahun mengalami kekosongan dengan meninggalkan utang pada pihak ketiga. Memasuki tahun
Tanggapan DPRD KBB Terkait Pemkab Bandung Barat Alami Defisit Media Umum 17/02/2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) mengalami krisis keuangan atau defisit yang terjadi hingga berdampak pada banyak hal, mulai dari beban upah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) hingga rendahnya serapan anggaran. Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPRD KBB Bagja Setiawan mengatakan ada problematika yang terjadi di tubuh eksekutif dalam penyusunan anggaran belanja daerah. “Bisa jadi, ya boleh lah menggunakan kata kurang cermat. Kemudian komunikasi atau koordinasi yang kurang dengan pemerintah di atasnya,” ujar Bagja. Kondisi krisis yang dialami Pemda Kabupaten Bandung Barat, kata Bagja, diperparah dengan rendahnya serapan belanja daerah dari masing-masing SKPD yang masih di bawah 40 persen. "Asumsi belanja kita itu Rp 3,2 triliun, berarti serapannya baru sekitar Rp 1,3 triliun. Artinya masih ada sekitar Rp 2 triliun sisa ini harus
DPRD KBB Berikan Apresiasi Pemkab Bandung Barat Raih WTP Media Umum 28/11/2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih opini tertinggi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Bandung Barat dari BPK-RI. Ketua DPRD KBB Rismanto mengungkapkan, bahwa pihaknya yakin auditing oleh BPK-RI telah dilakukan secara ketat, pruden dan akuntabel. “Kami ucapkan selamat dan turut berbahagia atas diraihnya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” katanya. Ditambahkan juga oleh Rismanto, dengan peraihan prestasi tersebut dapat menjadi pemicu komponen pemerintahan di Bandung Barat untuk lebih optimal dalam bekerja. Dirinya pun meyakini KBB akan bisa lebih maju dan kuat di masa yang akan datang. “Kita juga bersama yakin untuk kedepannya Kabupaten Bandung Barat bisa lebih maju dan kuat,” katanya. Ditegaskan juga oleh Rismanto, pihak DPRD akan mengawal Pemkab Bandung Barat dalam menyelesaikan sejumlah catatan yang diberikan
