You are here
Beranda > Media Umum > Syarat Konten YouTube Jadi Jaminan Bank

Syarat Konten YouTube Jadi Jaminan Bank


Foto : Pixabay

MEDIAKAMU.com -

Kabar baik untuk para konten kreator YouTube. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu poin yang terdapat dalam peraturan tersebut yakni mengizinkan penggunaan konten YouTube sebagai jaminan pinjaman bank maupun non-bank.

Hal tersebut lalu dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Menurut dia, PP yang baru diterbitkan presiden itu mengatur skema pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pekaku keuangan kreatif, melalui lembaga keuangan bank da non bank, berbasiskan kekayaan intelektual.

“Peraturan ini mengatur di antaranya terkait skema pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pelaku ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan bank maupun non bank yang berbasis kekayaan intelektual. Artinya sertifikat kekayaan intelektual dapat dijaminkan di bank sebagai fidusia,” jelas Yasonna.

Menurut Yasonna Laoly konten yang bisa dijadikan jaminan utang bank, yaitu lagu atau video yang memiliki sertifikat ke YouTube dan tentunya sudah memiliki jutaan penonton, maka sertifikat tersebut bisa dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman.

Hal itu dimungkinkan karena video atau lagu yang diunggah ke channel YouTube tersebut sudah masuk kategori kekayaan intelektual.

“Kalau sudah lagu kita ciptakan masuk ke YouTube, sudah jutaan viewers itu sertifikatnya sudah punya nilai jual, kalau kita tiba-tiba membutuhkan uang,” sambung Yasonna.

Syarat konten YouTube bisa dijadikan jaminan

Jika seorang YouTuber telah memenuhi persyaratan tersebut dan ingin menjaminkan konten YouTube-nya, ia bisa langsung menghubungi pihak bank, baik itu bank swasta maupun BUMN.

Lalu ikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Biasanya, proses di setiap bank tidak sama. Adapun sejumlah ketentuan yang harus diikuti ketika mendaftar di antaranya adalah:

  1. Mengajukan proposal pinjaman di lembaga keuangan yang dituju,
  2. Bisa membuktikan kepemilikan usaha ekonomi kreatif,
  3. Mempunyai hubungan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif miliknya, dengan mengantongi hak cipta dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Sumber : Dikutip berbagai sumber