You are here
Beranda > Media Umum

Media Umum

DPRD KBB Akan Segera Pindah ke Gedung Baru, Proses Pindahan Bertahap

Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang baru akan mulai ditempati pada Agustus 2025. Pemindahan akan secara bertadap. Tahap pertama yang pindah adalah bagian Sekretariat Dewan. Gedung DPRD KBB yang baru berlokasi di Jalan Raya Padalarang -Cisarua, Kampung Cijamil, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah akan mulai ditempati pada Agustus 2025. Tahap pertama yang pindah adalah bagian sekretariat. Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan dalam kesempatan pada saat monitoring rencana persiapan penempatan gedung baru DPRD KBB. Hadir juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB Mochamad Ridwan, Kepala Diskominfotik Yoppie Indrawan, perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dinas Perhubungan (Dishub) KBB. "Rencananya pengisian gedung DPRD KBB baru akan dimulai Agustus 2025. Sementara yang masuk terlebih dahulu adalah bagian sekretariat,

8 Partai Berhasil Meraih Kursi di DPRD Kabupaten Bandung Barat

Komisi Pemilihan Umim (KPU) Kabupaten Bandung Barat menetapkan sebanyak 8 partai politik berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2024-2029. Keputusan itu tertuang dalam rapat pleno KPU KBB tentang Penetapan Kursi dan Calon Terpilih. Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman menyampaikan, ada tiga partai politik yang meraih 8 kursi, yaitu PKS, Golkar, dan Gerindra, PKB meraih 6 kursi, sementara Partai Demokrat, PDIP, PAN, dan NasDem masing-masing meraih 5 kursi. “Kami telah merampungkan tahapan terakhir dari semua tahapan Pemilu 2024 menetapkan kursi di masing-masing partai politik dan penetapan 50 calon terpilih yang akan duduk di DPRD KBB,” ungkap Ripqi. Meski PKS, Golkar, dan Gerindra sama-sama meraih 8 kursi, namun lanjut Ripqi, suara PKS jauh lebih banyak dibandingkan dua partai lainnya. Disusul Golkar

Per 1 Juli, Perpanjang SIM di 7 Wilayah Indonesia Wajib Punya BPJS Kesehatan

Pemerintah akan segera melakukan uji coba soal kepemilikan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif sebagai syarat pengurusan semua layanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Aturan ini akan diuji coba pada 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh wilayah Indonesia. Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo mengatakan peraturan ini diuji coba di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah. Yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur," ujar AKBP Faisal. Syarat itu tertuang di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

DPRD Kab. Bandung Barat Apresiasi Pelaksanaan Musrembang 2024

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, A Sunarya Erawan mengapresiasi atas kehadiran PJ. Bupati Bandung Barat Arsan Latif di pelaksanaan Musrembang 2024. “Musrembang kali ini ada perbedaan dibandingkan Musrembang sebelumnya. Kali Pj. Bupati Bandung Barat membawahi langsung Musrembang, sehingga bisa mendengar kebutuhan masyarakat dan usulan kepala desa,” kata A Sunarya Erawan. Sunarya Erawan berharap usulan program pembangunan dari tingkat bawah dapat benar-benar terealisasi pada tahun 2025. Sunarya pun mengapresiasi Pj. Bupati Bandung Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 menjadi Rp 1 triliun. “Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa cepat tercapai sehingga pembangunan bisa cepat terealisasi,” ujarnya. Selain A Sunarya Erawan, hadir anggota DPRD KBB lainnya yaitu Amung Makmur (Fraksi Gerindra), Wahyu (PAN), Didin Rahmat (Nasdem), dan

DPRD KBB Mandatkan TAPD Pemkab Bandung Barat Gunakan Arus Kas

Anggota Banggar (Bagian Anggaran) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, Gumilar mengatakan dirinya kecewa saat Pemeritah Kabupaten Bandung Barat gagal membayar kepada pihak ketiga pada tahun 2023. Jauh dari sebelumnya, DPRD KBB sudah menginstruksikan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) agar Pemkab Bandung Barat menggunakan manajemen arus kas. “Sebagai anggota Banggar, kita sudah beri masukan agar TAPD harus punya manajemen cash flow. (Karena), saya melihat bulan Pebruari diisukan SKPD akan ada devisit, maka di situlah kita harus punya manajemen cash flow,” jélas politisi PKS ini. Arus kas adalah, untuk menganalisis pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran sesuai skala prioritas. Sejak awal Maret-April 2023, pelaksanaan pengayaan barang dinilai terburu-buru sehingga kas daerah di penghujung tahun mengalami kekosongan dengan meninggalkan utang pada pihak ketiga. Memasuki tahun

DPRD Kab. Bandung Barat Hadir Dalam Penyerahan 171 PJU TS

Penyerahan 171 PJU TS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat merupakan program Anggota Komisi VII DPR RI, Hj Diah Nurwitasari melalui M.I.Pol. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program yang digagas sepanjang tahun 2023, diresmikan di Desa Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis 8 Febuari 2024. Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD KBB, Rismanto, Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat, Fauzan Azima, juga Kepala Desa Cihanjuang, Gagan Wirahma. “Alhamdulillah sepanjang tahun 2023 saya bersama Dirjen EBTKE Kementerian ESDM mampu membangun 500 unit PJU-TS di Kabupaten Bandung dan KBB,” kata Diah. Untuk Kabupaten Bandung Barat  sudah terpasangan 171 unit PJU-TS  tersebar diberbagai desa dan kecamatan. “Semoga PJU-TS yang sudah dibangun

PJ Bupati dan Ketua DPRD Kab. Bandung Barat Menyerahkan LHP 2023

PJ. Bupati, Arsan Latif dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Rismanto, menyerahkan Laporan Pemeriksaan Hasil (LHP) Tahun 2023 pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Penyerahan LHP 2023 dilaksanakan di Gedung BPK Perwakilan Jawa Barat pada hari Rabu (7/2/24). Laporan Pemeriksaan Hasil (LHP) 2023 salah satu untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan keuangan daerah. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerja yang telah dilaksanakan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Hasil dari pemeriksaan kinerja ini mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.    

Per 1 Maret 2024 BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Buat SKCK

Mulai 1 Maret 2024, kepesertaan BPJS Kesehatan resmi menjadi salah satu syarat untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK. Polri bersama BPJS Kesehatan baru akan melakukan uji coba implementasi BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat SKCK untuk memastikan pemohon terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan uji coba implementasi BPJS sebagai syarat SKCK hanya akan berlangsung terlebih dulu di enam daerah seperti berikut, yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali dan Polda Papua Barat. "Uji coba akan dilaksanakan 1 Maret sampai 31 Mei 2024, setelahnya kami akan melakukan evaluasi bersama jika diperlukan perbaikan," kata Rizzky. Jika pemohon SKCK belum

Kereta Cepat Whoosh Terapkan Tarif Baru, Mulai 3 Februari

KCIC akan menerapkan tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh. Tiket Whoosh kelas premium ekonomi mulai dari Rp 150 ribu. Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa menyampaikan tiket dinamis ini untuk keberangkatan mulai 3 Februari. Tarif Whoosh kelas premium ekonomi berkisar Rp 150 ribu, Rp 175 ribu, Rp 200 ribu, Rp 225 ribu hingga Rp 250 ribu. "Penerapan skema dynamic pricing ini memungkinkan penumpang mendapatkan tiket Whoosh dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu," kata Eva. KCIC mencatat hingga 27 Januari 2024, sebanyak 1,5 juta orang menggunakan Whoosh. Saat ini rata-rata okupansi berkisar sekitar 60 sampai 80 persen. Eva menyebut pencapaian volume penumpang harian tertinggi di angka 21 ribu penumpang terjadi di November 2023 dan masa angkutan Nataru Desember 2023-Januari

Cara Cetak Kartu Keluarga Online 2024, Tak Perlu ke Dukcapil

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang berisi informasi mengenai hubungan, jumlah, dan susunan anggota keluarga. Beberapa informasi yang dimuat dalam KK, seperti nomor KK, nama masing-masing anggota keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Merujuk SE 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK dapat dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, cara pencetakan KK secara online pada 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan. Ia menyampaikan, keuntungan mencetak KK secara online adalah dokumen ini dapat diakses melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sudah dilengkapi barcode. "Namun, jika KK masih menggunakan tanda tangan manual maka perlu diajukan cetak ulang KK terlebih dahulu melalui fitur menu pelayanan di