MEDIAKAMU.com -

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) mengalami krisis keuangan atau defisit yang terjadi hingga berdampak pada banyak hal, mulai dari beban upah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) hingga rendahnya serapan anggaran.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPRD KBB Bagja Setiawan mengatakan ada problematika yang terjadi di tubuh eksekutif dalam penyusunan anggaran belanja daerah.

“Bisa jadi, ya boleh lah menggunakan kata kurang cermat. Kemudian komunikasi atau koordinasi yang kurang dengan pemerintah di atasnya,” ujar Bagja.

Kondisi krisis yang dialami Pemda Kabupaten Bandung Barat, kata Bagja, diperparah dengan rendahnya serapan belanja daerah dari masing-masing SKPD yang masih di bawah 40 persen.

“Asumsi belanja kita itu Rp 3,2 triliun, berarti serapannya baru sekitar Rp 1,3 triliun. Artinya masih ada sekitar Rp 2 triliun sisa ini harus dilakukan pengembalian untuk bisa menutupi defisit. Jadi nanti ada efisiensi kira-kira program mana yang tidak prioritas sehingga kita tunda dan kita realisasikan tahun depan,” kata Bagja.

Dalam penyusunan APBD tahun 2022, Bagja menyebut hal itu sudah sesuai perundang-undangan yang berlalu dengan melibatkan TAPD, komisi, serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB untuk konsolidasi perencanaan anggaran tahun berjalan.

“Saya pikir dalam penyusunannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja APBD ini kan baru angka estimasi, bukan angka pasti. Nah mungkin ini tidak dihitung secara cermat jadi miss,” ungkap Bagja.

Untuk mengatasi defisit anggaran Pemda KBB harus memperbaiki pengelolaan program dengan skala prioritas hingga menaikkan pendapatan jika memungkinkan.

“Jadi untuk mengurangi defisit ini, cara menutupnya kita naikkan pendapatan kalau mungkin. Kemudian di pembahasan, kita coba diskusi dengan SKPD maupun TAPD, kira-kira mana belanja yang bisa tidak direalisasikan dulu tahun ini untuk menutup kekurangan defisit tadi. Mudah-mudahan di tahun 2023 tidak terjadi hal-hal seperti ini,” ujar Bagja.