Tahap pertama yang pindah adalah bagian Sekretariat Dewan. Gedung DPRD KBB yang baru berlokasi di Jalan Raya Padalarang -Cisarua, Kampung Cijamil, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah akan mulai ditempati pada Agustus 2025. Tahap pertama yang pindah adalah bagian sekretariat.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan dalam kesempatan pada saat monitoring rencana persiapan penempatan gedung baru DPRD KBB.

Hadir juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB Mochamad Ridwan, Kepala Diskominfotik Yoppie Indrawan, perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dinas Perhubungan (Dishub) KBB.

“Rencananya pengisian gedung DPRD KBB baru akan dimulai Agustus 2025. Sementara yang masuk terlebih dahulu adalah bagian sekretariat, karena fasilitas yang ada di dalam gedung sudah siap,” ungkap Pither.

Sedangkan untuk 50 anggota DPRD KBB, Piether menerangkan kemungkinan besar baru akan berkantor secara resmi pada 2026. Pasalnya, fasilitas untuk ruang komisi, fraksi, dan lainnya masih belum siap dan tak teranggarkan di APBD murni 2025.

“Saya berharap kepada penjabat Bupati Bandung Barat maupun bupati definitif agar mendukung usulan anggaran dinas untuk menuntaskan pembangunan gedung DPRD ini,” jelasnya.

Menurutnya, jika seluruh ruangan di gedung baru beres maka sudah tidak ada lagi rapat-rapat digelar di hotel. Dengan demikian terjadi penghematan anggaran.

The post DPRD KBB Akan Segera Pindah ke Gedung Baru, Proses Pindahan Bertahap appeared first on MEDIAKAMU.com.

Keputusan itu tertuang dalam rapat pleno KPU KBB tentang Penetapan Kursi dan Calon Terpilih.

Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman menyampaikan, ada tiga partai politik yang meraih 8 kursi, yaitu PKS, Golkar, dan Gerindra, PKB meraih 6 kursi, sementara Partai Demokrat, PDIP, PAN, dan NasDem masing-masing meraih 5 kursi.

“Kami telah merampungkan tahapan terakhir dari semua tahapan Pemilu 2024 menetapkan kursi di masing-masing partai politik dan penetapan 50 calon terpilih yang akan duduk di DPRD KBB,” ungkap Ripqi.

Meski PKS, Golkar, dan Gerindra sama-sama meraih 8 kursi, namun lanjut Ripqi, suara PKS jauh lebih banyak dibandingkan dua partai lainnya. Disusul Golkar dan Gerindra.

Lebih jauh dijelaskannya, untuk menentukan perolehan suara partai politik ke kursi DPRD menggunakan metode Sainte Lague.

Metode Sainte Lague berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap daerah pemilihan (dapil).

“Dalam ketentuan sistem Sainte Lague itu bilangan pembagi pemilih dibagi satu bagi tiga bagi lima dan seterusnya. Memang kalau saya lihat kalau perolehan suara dari masing-masing partai politik di masing-masing dapil itu tidak ada yang mendapatkan tiga kursi artinya habis dipembagian ke tiga,” jelasnya.

Ripqi mengungkapkan, Bandung Barat terbagi 5 dapil. Dimana Dapil 1 ada 11 kursi, Dapil 2 terdiri dari 10 kursi, Dapil 3 ada 11 kursi, Dapil 4 ada 9 kursi, dan Dapil 5 ada 9 kursi.

The post 8 Partai Berhasil Meraih Kursi di DPRD Kabupaten Bandung Barat appeared first on MEDIAKAMU.com.

Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo mengatakan peraturan ini diuji coba di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah. Yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal.

Syarat itu tertuang di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Aturan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan implementasi aturan ini dipastikan tidak akan memberatkan dan membuat masyarakat menjadi repot.

Satu catatan yang penting, tidak berarti bahwa dengan memberikan satu dorongan kepesertaan aktif pelayanan publik kemudian mengurangi dari proses pelayanan atau yang tadi kami sampaikan unnecessary delay,” ujar Nunung.

Nunung menambahkan aturan ini dibuat untuk terus menekan angka peserta JKN yang tidak aktif. Dirinya membeberkan, ada sekitar 63 juta masyarakat yang saat ini tercatat JKN-nya tidak aktif dari 270,4 juta peserta.

Sumber : Dikutip berbagai sumber

The post Per 1 Juli, Perpanjang SIM di 7 Wilayah Indonesia Wajib Punya BPJS Kesehatan appeared first on MEDIAKAMU.com.

“Musrembang kali ini ada perbedaan dibandingkan Musrembang sebelumnya. Kali Pj. Bupati Bandung Barat membawahi langsung Musrembang, sehingga bisa mendengar kebutuhan masyarakat dan usulan kepala desa,” kata A Sunarya Erawan.

Sunarya Erawan berharap usulan program pembangunan dari tingkat bawah dapat benar-benar terealisasi pada tahun 2025. Sunarya pun mengapresiasi Pj. Bupati Bandung Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 menjadi Rp 1 triliun.

“Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa cepat tercapai sehingga pembangunan bisa cepat terealisasi,” ujarnya.

Selain A Sunarya Erawan, hadir anggota DPRD KBB lainnya yaitu Amung Makmur (Fraksi Gerindra), Wahyu (PAN), Didin Rahmat (Nasdem), dan Asep Sudrajat (PKB).

Partisipasi langsung Pj. Bupati Bandung Barat dalam Musrenbang sangat baik, sehingga bisa menyaksikan langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.

The post DPRD Kab. Bandung Barat Apresiasi Pelaksanaan Musrembang 2024 appeared first on MEDIAKAMU.com.

Jauh dari sebelumnya, DPRD KBB sudah menginstruksikan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) agar Pemkab Bandung Barat menggunakan manajemen arus kas.

“Sebagai anggota Banggar, kita sudah beri masukan agar TAPD harus punya manajemen cash flow. (Karena), saya melihat bulan Pebruari diisukan SKPD akan ada devisit, maka di situlah kita harus punya manajemen cash flow,” jélas politisi PKS ini.

Arus kas adalah, untuk menganalisis pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran sesuai skala prioritas.

Sejak awal Maret-April 2023, pelaksanaan pengayaan barang dinilai terburu-buru sehingga kas daerah di penghujung tahun mengalami kekosongan dengan meninggalkan utang pada pihak ketiga.

Memasuki tahun 2024, Pemkab Bandung Barat harus membayar utang tersebut meski diprediksi tidak bisa pada tiga bulan pertama.

“Tahun 2024 pelunasan (utang) harus dibayar sesuai mekanisme. Kalaupun kuartal pertama belum bisa dibayar, karena harus dilihat potensinya dulu,” ungkap Gumilar.

Gumilar ingin Pemkab Bandung Barat bisa membayar utang kepada pihak ketiga pada awal triwulan II.

“Dana Alokasi Umum juga meningkat pada tahun ini. Jadi Insya Allah bisa terlunasi. Benar, yang namanya hutang yang harus dibayar. dan harus ada solusinya,” tutupnya.

The post DPRD KBB Mandatkan TAPD Pemkab Bandung Barat Gunakan Arus Kas appeared first on MEDIAKAMU.com.

Program yang digagas sepanjang tahun 2023, diresmikan di Desa Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis 8 Febuari 2024.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD KBB, Rismanto, Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat, Fauzan Azima, juga Kepala Desa Cihanjuang, Gagan Wirahma.

“Alhamdulillah sepanjang tahun 2023 saya bersama Dirjen EBTKE Kementerian ESDM mampu membangun 500 unit PJU-TS di Kabupaten Bandung dan KBB,” kata Diah.

Untuk Kabupaten Bandung Barat  sudah terpasangan 171 unit PJU-TS  tersebar diberbagai desa dan kecamatan. “Semoga PJU-TS yang sudah dibangun ini membawa manfaat yang besar bagi masyarakat,” ungkap Diah.

Kementerian ESDM diwakili Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, I Gede Yudhistira mengatakan,anggaran 2023 PJU-TS yang dibangun sebanyak 31.075 unit atau setara menerangi jalan sepanjang 1.533 km yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

The post DPRD Kab. Bandung Barat Hadir Dalam Penyerahan 171 PJU TS appeared first on MEDIAKAMU.com.

Penyerahan LHP 2023 dilaksanakan di Gedung BPK Perwakilan Jawa Barat pada hari Rabu (7/2/24).

Laporan Pemeriksaan Hasil (LHP) 2023 salah satu untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan keuangan daerah. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerja yang telah dilaksanakan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat.

Hasil dari pemeriksaan kinerja ini mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

The post PJ Bupati dan Ketua DPRD Kab. Bandung Barat Menyerahkan LHP 2023 appeared first on MEDIAKAMU.com.

Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.

Polri bersama BPJS Kesehatan baru akan melakukan uji coba implementasi BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat SKCK untuk memastikan pemohon terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan uji coba implementasi BPJS sebagai syarat SKCK hanya akan berlangsung terlebih dulu di enam daerah seperti berikut, yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali dan Polda Papua Barat.

“Uji coba akan dilaksanakan 1 Maret sampai 31 Mei 2024, setelahnya kami akan melakukan evaluasi bersama jika diperlukan perbaikan,” kata Rizzky.

Jika pemohon SKCK belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, proses pendaftaran dengan penerbitan SKCK bisa dilakukan bersamaan. Pemohon memerlukan dokumen ini untuk membuat SKCK:

• Dokumen cetak bukti nomor Virtual Account pendaftaran bagi pemohon yang belum terdaftar Program JKN;
• Dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon dengan status Non Aktif; atau
• Dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN (Program REHAB) bagi pemohon dengan status Non Aktif.

Namun, jika pemohon sudah menjadi peserta BPJS, tetapi kepesertaannya dinyatakan tidak aktif akibat tunggakan, berikut ini penjelasannya:

• Menunggak iuran, pemohon SKCK dapat melakukan pengaktifan kepesertaan JKN dengan membayar tunggakan iuran melalui kanal pembayaran iuran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

• Menunggak iuran dan belum mampu membayar, pemohon SKCK dapat mendaftarkan diri dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) melalui aplikasi Mobile JKN atau Care Center 165 Program REHAB memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah(PBPU)/mandiri yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap.

Sumber : Dikutip berbaga sumber

The post Per 1 Maret 2024 BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Buat SKCK appeared first on MEDIAKAMU.com.

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa menyampaikan tiket dinamis ini untuk keberangkatan mulai 3 Februari. Tarif Whoosh kelas premium ekonomi berkisar Rp 150 ribu, Rp 175 ribu, Rp 200 ribu, Rp 225 ribu hingga Rp 250 ribu.

“Penerapan skema dynamic pricing ini memungkinkan penumpang mendapatkan tiket Whoosh dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu,” kata Eva.

KCIC mencatat hingga 27 Januari 2024, sebanyak 1,5 juta orang menggunakan Whoosh. Saat ini rata-rata okupansi berkisar sekitar 60 sampai 80 persen.

Eva menyebut pencapaian volume penumpang harian tertinggi di angka 21 ribu penumpang terjadi di November 2023 dan masa angkutan Nataru Desember 2023-Januari 2024.

“Dynamic pricing ini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Adanya fleksibilitas harga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat,” terangnya.

Eva mengatakan penerapan tarif dinamis akan terus dipantau dan dievaluasi. Selain tarif dinamis, KCIC bekerjasama dengan 12 destinasi wisata, kuliner, dan penginapan di Bandung dengan bentuk promo gratis tiket masuk atau diskon bagi masyarakat yang memiliki tiket Whoosh.

Sumber : Dikutip berbagai sumber

The post Kereta Cepat Whoosh Terapkan Tarif Baru, Mulai 3 Februari appeared first on MEDIAKAMU.com.

Beberapa informasi yang dimuat dalam KK, seperti nomor KK, nama masing-masing anggota keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Merujuk SE 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK dapat dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, cara pencetakan KK secara online pada 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan.

Ia menyampaikan, keuntungan mencetak KK secara online adalah dokumen ini dapat diakses melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sudah dilengkapi barcode.

“Namun, jika KK masih menggunakan tanda tangan manual maka perlu diajukan cetak ulang KK terlebih dahulu melalui fitur menu pelayanan di IKD,” kata Teguh.

Cara mencetak KK secara online 2024 berikut ini:

• Mengajukan permohonan pencetakan KK online lewat aplikasi layanan kependudukan daerah masing-masing
• Memasukkan nomor ponsel dan email yang dapat dihubungi agar dapat menerima soft file KK
• Dukcapil memproses permintaan layanan cetak KK sendiri setelah menerima permohonan
• Pemohon akan menerima SMS dan email dalam bentuk informasi tautan laman Dukcapil dan link PDF dari Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)
• Pemohon akan menerima PIN rahasia untuk membuka layanan cetak KK secara online
• Lakukan pengecekkan atas data yang dikirimkan Dukcapil
• KK dapat dicetak secara mandiri apabila semua data sudah sesuai
• File KK PDF sebaiknya disimpan secara baik-baik supaya dapat dicetak kembali ketika dibutuhkan.

Sumber : Dikutip berbagai sumber

The post Cara Cetak Kartu Keluarga Online 2024, Tak Perlu ke Dukcapil appeared first on MEDIAKAMU.com.