Di Sintang, Presiden Tinjau Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir dan Serahkan Bantuan Sosial Media Umum 09/12/2021 Melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (08/12/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan tanggul pengendali banjir yang berlokasi di Kelurahan Ladang. Pembangunan tanggul tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengendalikan banjir yang terjadi di wilayah Sintang. “Kita meninjau pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi banjir, ini dalam jangka pendeknya, yaitu dengan membuat tanggul dari geotube yang diisi pasir yang kita harapkan dalam jangka pendek bisa mengurangi banjir yang ada,” kata Presiden saat memberikan keterangan pers usai peninjauan. Sementara untuk solusi jangka menengah dan panjang, Presiden menekankan pentingnya reboisasi untuk memperbaiki kerusakan di daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air hujan atau catchment area. Selain akibat hujan ekstrem, kerusakan lingkungan di DAS dan daerah tangkapan ini juga memicu terjadinya banjir di Sintang. “Yang perlu
PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini Aturan Penggantinya Media Umum 08/12/2021 Pemerintah resmi membatalkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sebagai gantinya pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. “Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM Level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan,” kata Luhut dikutip dari dalam keterangan pers di laman resmi Kemenko Marves, Selasa (7/12/2021). Namun, pemerintah akan membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Nataru. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini,
Ridwan Kamil Ajak Sri Sultan Hamengku Buwono X Bernostalgia di Bandung Media Umum 08/12/2021 Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjemput sekaligus mengajak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk bernostalgia di Kota Bandung, Selasa (7/12/2021). Awalnya, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- menjemput Sri Sultan Hamengku Buwono X menggunakan kendaraan dinas atau mobil listrik. Setelah itu, mereka menyusuri Kota Bandung dan menyantap makan siang di Ayam Goreng Nikmat Panaitan untuk bernostalgia. "Hari ini saya jadi supir. Mudah-mudahan sesuai dengan aplikasi, keliling ke tempat Ngarso Dalem (Sri Sultan) dulu, yang sering ke rumah (calon) istri dulu Kanjeng Ratu Hemas,” kata Kang Emil. Menurut Kang Emil, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ratu Hemas memiliki banyak kenangan di Kota Bandung. Ia pun diminta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk melewati Taman Cibeunying Selatan dan Pasar Cihapit.
Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia Saat Libur Nataru Media Umum 07/12/2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Pemerintah tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode libur Natal dan tahun baru pada semua wilayah. Menko Luhut menilai untuk Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku dan akan melakukan pengetatan regulasi perjalanan. “Pemerintah telah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai aturan berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan,” kata Menko Luhut B. Pandjaitan dalam keterangan persnya, Senin (6/12/2021). Menko Luhut menyebut untuk syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. “Namun kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas
Presiden Minta Vaksinasi COVID-19 Bagi Anak Usia 6-11 Tahun Segera Dimulai Media Umum 07/12/2021 Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta negara-negara di dunia untuk memperbanyak sampel genome sequencing, mempersiapkan respons fasilitas kesehatan, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dan menyegerakan vaksin untuk masyarakat rentan. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran varian baru Omicron yang saat ini sudah terdeteksi di sekitar 45 negara. Anak-anak termasuk kelompok usia yang banyak terkena varian ini. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi kelompok usia tersebut. “Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa terkait dengan karantina, ini terus diberlakukan 10 hari karantina untuk yang dari luar negeri di luar 11 negara yang dilarang. Kemudian juga terkait dengan vaksin anak-anak supaya segera dimulai yang usia 6-11 (tahun),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Evaluasi
Vaksin Booster Covid-19 Akan Dimulai Januari 2022 Media Umum 03/12/2021 Pemerintah, saat ini tengah menyiapkan persiapan untuk booster vaksin ketiga dalam rangka membentuk inunitas masyarakat dan mencegah virus Covid-19 varian baru yaitu Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan untuk pemberian booster bagi keompok para lansia dan kelompok rentan dijadwalkan pada Januari tahun 2022 mendatang. “Untuk Pemberian booster akan segera dijadwalkan dan mulai dilaksanakan pada periode Januari tahun depan,” kata Menko Luhut dalam keterangan resmi yang diterima MPI, Jumat (3/12/2021). Menko Luhut B. Pandjaitan mengatakan persiapan booster vaksin menjadi salah satu langkah dari sejumlah antisipasi pemerintah adanya varian baru Covid-19 jenis Omicron. “Yang pasti booster ini juga ditujukan untuk para lansia dan kelompok rentan terlebih dahulu,” jelasnya. Sebelumnya, berdasarkan arahan Presiden, Menko Luhut menyebutkan masa karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan
Kemenkes: Tarif RT-PCR dengan Hasil Cepat Tidak Boleh Lampaui Tarif Tertinggi Media Umum 02/12/2021 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor HK.02.02/I/4198/2021 tentang Pelaksanaan Ketentuan Atas Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan COVID-19. Dalam SE yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes), Kemenkes, Abdul Kadir tersebut ditegaskan bahwa tarif pemeriksaan RT-PCR yang hasilnya lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan tidak boleh melebihi batas tarif tertinggi yang telah ditetap pemerintah. “Hasil pemeriksaan RT-PCR yang selesai lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dan/atau laboratorium pemeriksa RT-PCR, oleh karena itu tidak boleh ditarik biaya tambahan sehingga melebihi batas tarif tertinggi pemeriksa RT-PCR yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Kadir dalam SE yang ditandatangani pada tanggal 26 November tersebut. Sebelumnya,didalam SE DIRJEN YANKES NO HK.02.02/1/3843/2021 ditegaskan bahwa tarif tertinggi pemeriksaan
Simak Aturan Resmi PPKM Level 3 Natal dan Tahun Baru Media Umum 01/12/2021 Aturan resmi PPKM Level 3 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021. Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 ini diharapkan bisa mencegah serangan Covid-19 gelombang ketiga. Saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia semakin terkendali dan banyak daerah yang berstatus PPKM Level 1. Namun ada ancaman terjadinya serangan Covid-19 gelombang ketiga saat libur panjang Natal dan Tahun Baru 2022. Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021 dan Libur Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 di masa pandemi, berikut aturan PPKM Level 3 menurut Inmendagri Nomor 62 tahun 2021
Waspada! Begini Modus Operandi Mafia Tanah Ambil Tanah Warga Media Umum 30/11/2021 Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan Litigasi, Iing Sodikin, menjelaskan praktik mafia tanah sudah ada sejak dulu. Hingga sekarang pun praktik tersebut masih ada. Ada beberapam modus yang dia jalani untuk menguasai tanah milik seseorang yang dinilai akan menguntungkan dirinya. Salah satu-nya adalah membuat pemalsuan dokumen. “Modusnya perlu diketahui, yang pertama, alas haknya ditiru. Mafia tanah menggunakan alas hak yang sebelumnya tidak benar menjadi benar, serta menggunakan bukti ini di pengadilan,” ujar Iing Sodikin. Iing Sodikin juga membeberkan banyak alas hak yang dipalsukan oleh mafia tanah. Kemudian, alas hak yang dipalsukan ini dijadikan gugatan di pengadilan, lalu mafia tanah ini menang. Selanjutnya Iing Sodikin menjelaskan bahwa memang pada saat sidang perdata tidak menguji materiil, artinya berlaku asas 'siapa yang menggugat, dia harus mendalilkan’. “Jadi seharusnya, seorang hakim
Jamaah Umrah RI Berangkat Desember 2021, Berikut Tahapan Yang Harus Di Lalui Media Umum 30/11/2021 Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya akan menjadi prioritas dan berangkat pada Desember 2021. Menurutnya, belasan ribu orang telah memiliki visa dan siap berangkat ke Tanah Suci. "Berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) hingga saat ini terdapat 59.757 jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19," kata Menag saat rapat kerja bersama dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Selasa,(30/11/2021). Menag mengungkapkan, sebanyak 18.752 orang telah memiliki visa dan siap diberangkatkan pada Desember 2021. "Jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya menjadi prioritas yang diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umrah pada bulan Desember nanti," katanya. Terkait biaya perjalanan umrah, Menag mengatakan, akan melakukan revisi. "Pembahasan revisi regulasi KMA
