Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Penggunaan PeduliLindungi di Ruang Publik Media Umum 31/12/2021 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk memaksimalkan aturan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di ruang publik, terutama dalam rangka mengantisipasi mobilitas masyarakat yang cenderung meningkat pada perayaan Tahun Baru 2022. Ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah terkait Kesiapan Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan Penanganan Varian Omicron, Senin (27/12/2021), melalui konferensi video. “Arahan Bapak Presiden, agar ruang-ruang publik, tempat-tempat publik itu betul-betul menggunakan dan menegakkan aplikasi PeduliLindungi, aplikasi ini tidak hanya dipasang tapi juga ditegakkan,” ujar Tito. Penegakan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten di ruang publik merupakan salah satu upaya dalam pembatasan aktivitas masyarakat dan penegakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Tito meminta para kepala daerah untuk menerbitkan peraturan yang
Menperin: Mobil Seharga Rp.240 Juta Bakal Bebas Pajak Media Umum 30/12/2021 Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) khusus untuk produk mobil rakyat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Mobil Rakyat itu yang harganya Rp240 juta. Itu bukan merupakan barang mewah, jadi kami sudah mengajukan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat itu," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (29/12/2021). Menurut Menperin, definisi mobil rakyat selain dijual seharga Rp 240 juta, tetapi juga memiliki kapasitas mesin maksimal 1.500 cc dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 80%. Menurut Agus Gumiwang, industri otomotif merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selain itu, Menperin juga telah mengajukan insentif yang berbasis emisi karbon, di mana semakin kecil kendaraan menghasilkan emisi karbon, maka akan semakin kecil pula pengenaan pajaknya. Pada kesempatan yang
Jokowi Ingin Indonesia Menghadirkan Pelayanan Publik Kelas Dunia Media Umum 29/12/2021 Presiden Joko Widodo mengajak seluruh instansi pemerintah menekan perilaku koruptif dalam pelayanan publik. Ia ingin pelayanan publik terus ditingkatkan agar masyarakat terlayani dengan baik. Jokowi menilai sudah saatnya Indonesia menghadirkan pelayanan publik kelas dunia. Dia ingin standar pelayanan publik yang baik dilakukan oleh instansi di seluruh daerah. "Kita kembangkan inovasi digital yang inklusif, kita terapkan digitalisasi untuk tingkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas. Kita tekan, kita minimalkan penyimpangan dan perilaku koruptif, di semua lini, di semua lembaga," kata Jokowi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 secara daring, Rabu (29/12). Untuk mencapai hal itu, Jokowi bilang pelayan publik tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Dia menyebut perlu ada perubahan pola pikir, cara kerja, dan kecepatan merespons aduan masyarakat. Mantan Wali Kota Solo itu
Pemerintah Gunakan Tes PCR Dengan SGTF, Bisa Deteksi Omicron dalam Empat Jam Media Umum 27/12/202127/12/2021 Pemerintah terus melakukan upaya untuk mendeteksi kasus Omicron di Indonesia. Salah satunya selain dengan tes Whole Genome Sequencing (WGS), juga menggunakan tes PCR dengan S Gene Target Failure (SGTF). "Kita menggunakan teknologi baru tes PCR Covid-19 untuk mendeteksi materi Omicron," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa tes PCR dengan SGTF bisa mendeteksi Omicron lebih cepat dalam waktu 4 sampai 6 jam saja. Sementara untuk WGS membutuhkan waktu sampai 5 hari. Tes PCR Covid-19 yang mampu mendeteksi varian baru Covid-19 Omicron ini dikatakannya sudah disebarkan di berbagai lokasi di Indonesia. "Kita sudah sebarkan di seluruh pintu masuk kedatangan luar negeri," kata Budi Gunadi Sadikin Budi Gunadi Sadikin menyebutkan dengan tes PCR Covid-19 teknologi terbaru ini hasil pemeriksaan terhadap seseorang dapat dipangkas waktunya
Pertalite dan Premium Akan Di Hapus, Pemerintah Bisa Subsidi Pertamax Media Umum 26/12/2021 Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan subsidi pada bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax apabila pertalite dan premium dihapuskan. Menurut dia, untuk beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan dengan RON yang tinggi membutuhkan waktu dan kesiapan dari masyarakat. Pemerintah juga perlu melihat kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. "Kalaupun memang pertalite ini dihapuskan, pemerintah bisa memberikan subsidi terlebih dahulu kepada masyarakat. Bentuk skema subsidi yang diberikan misalnya dengan skema subsidi tetap seperti yang saat ini diberikan kepada solar subsidi. Tinggal dihitung berapa jumlah yang yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pertamax ini," ujar Mamit. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, Indonesia kini memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90). Pemerintah juga tengah menyusun
Resmi! Kini Tranfer Antar Bank hanya Rp2.500 per Transaksi, Cek Daftar Banknya Media Umum 22/12/2021 Bank Indonesia (BI) hari ini akan meluncurkan program sistem BI Fast Payment (BI-FAST) tahap pertama. Sistem ini akan membuat biaya transfer antar bank jadi lebih murah yakni hanya Rp2.500/transaksi. Berdasarkan agenda Bank Indonesia, peluncuran BI-Fast akan dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Selasa (21/12/2021) pada pukul 09.00 WIB. Dengan sistem ini, akan memudahkan para nasabah khususnya para pelaku industri, ritel, dan UMKM agar lebih efisien dalam melakukan transaksi antar bank secara online. Sebab, tidak perlu menunda pembayaran dengan datang ke kantor bank, melainkan biaya admin yang akan ditetapkan BI akan diturunkan menjadi Rp 2.500. Untuk diketahui, pada tahap awal di Desember 2021, BI akan fokus mengimplementasikan BI Fast pada layanan transfer kredit individual. Ke depan, layanan ini akan diperluas oleh bank sentral secara bertahap
Menko Luhut: Pemerintah Pertimbangkan Perpanjang Karantina Jadi 14 Hari Media Umum 21/12/202121/12/2021 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B Pandjaitan menegaskan Pemerintah telah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa karantina menjadi 14 hari, yang sebelumnya 10 hari. Menko Luhut menilai hal tersebut dilakukan Pemerintah jika Kasus pandemi Covid-19 varian omicron semakin meluas dan ditemukan di Indonesia. “Pemerintah sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron semakin meluas,” kata Menko Luhut dalam konferensi evaluasi PPKM, Senin (20/12/2021). Menko Luhut menyatakan, penelitian menujukkan Omicron menyebar lebih cepat, sebagaimana terjadi di UK (Inggris) sangat berbahaya. “Masih banyak yang kita tidak ketahui tentang variant Omicron ini. Penelitian yang ada menunjukkan varian ini menyebar lebih cepat dan meski kemungkinan lebih ringan tetap berisiko meningkatkan perawatan RS sebagaimana yang terjadi di UK (Inggris),” ungkap Menko Luhut B. Pandjaitan. Pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk tidak
Presiden Tinjau Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun, Harap Anak Terlindungi COVID-19 Media Umum 17/12/2021 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun yang digelar di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta, pada Rabu (15/12/2021). Vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun akan menyasar sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia. “Pagi hari ini saya datang untuk melihat dimulainya vaksinasi untuk anak antara 6-11 tahun yang di seluruh Indonesia ini ada kurang lebih 26,5 juta anak-anak yang harus kita vaksin dan khusus di Jakarta ada 1,2 juta anak yang harus divaksin,” ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan. Presiden mengapresiasi telah dimulainya vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak ini dan berharap kegiatan serupa bisa dilakukan di provinsi-provinsi yang lain, tidak hanya di Jakarta saja. Dengan vaksinasi ini, Presiden berharap anak-anak bisa terlindungi dari penyebaran COVID-19 ,
Libur Nataru Jabar Tidak Ada Penyekatan Cuma Pengetatan Prokes Media Umum 16/12/2021 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah menyiapkan proses pengamanan Natal dan tahun baru (Nataru). Dia menyebut saat momen Nataru tak ada penyekatan jalan. "Jawa Barat sudah sangat siap, tadi detailnya sudah kami laporkan. Pertama menyampaikan pesan Presiden bahwa tidak ada penyekatan di jalan, yang ada pengetatan prokes, termasuk nanti pengecekan vaksin, antigen dan lainnya," ujar Kang Emil sapaannya di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (16/12/2021). Kang Emil mengatakan titik pengetatan sendiri sudah disiapkan oleh Polda Jabar. Dalam momen Nataru, kata dia, pihaknya memfokuskan pengetatan di sejumlah destinasi wisata. "Titik penyekatan sudah disiapkan oleh Pak Kapolda, dititik-titik yang selalu menjadi daerah padat, perlengkapan edukasi dan paling penting adalah kebijakan pengetatan di destinasi pariwisata yang tentunya Pak Kapolda sudah menyiapkan personel untuk
Sri Mulyani Ajak Atta Halilintar Diskusi Pentingnya Pajak ke Generasi Muda Media Umum 16/12/2021 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajarannya sedang gencar menyosialisasikan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kepada masyarakat terlebih pada generasi muda. Salah satu generasi muda yang diajak diskusi soal perpajakan adalah YouTuber Atta Halilintar. Sri Mulyani mengatakan, dirinya berbincang dengan para pengusaha dan wajib pajak prominen dalam acara sosialisasi UU HPP di Aula Cakti Budhhi Bakti DJP pada Selasa (14/12/2021). Dia mengaku senang bisa bertemu dan menyapa langsung para wajib pajak, termasuk Atta Halilintar. "Saya sempat berbincang dengan Atta Halilintar @attahalilintar, mewakili anak muda Indonesia yang begitu enerjik dan penuh ide-ide kreatif. Kami berdiskusi tentang pentingnya perpajakan dan juga cara edukasi yang paling apik dan efektif kepada para generasi muda," ungkap Menkeu Sri Mulyani. Dia pun berharap, dengan adanya sosialisasi UU HPP
