Presiden Jokowi Naikkan Tunjangan PNS Jabatan Fungsional Pranata Humas Pilihan Redaksi 12/03/2022 Pemerintah menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat (humas), melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Berdasarkan salinan Perpres yang diteken pada Rabu, 9 Maret 2022 itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menimbang kenaikan tunjangan tersebut menyesuaikan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan PNS pranata humas terkini untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja mereka. Menurut Jokowi, nominal tunjangan sebelumnya yang diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2007, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini PNS pranata humas, sehingga diperlukan penyesuaian tunjangan melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2022. Ketua Umum Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia, Thoriq Ramadani, menyampaikan rasa syukur dan bahagia dari pihaknya atas penetapan Perpres
Resmi, Bambang Susantono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara Media Umum 10/03/2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3) sore ini. Selain Bambang, Presiden juga melantik Wakil Kepala Otorita IKN yakni Dhony Rahajoe. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ini berdasarkan Keputusan Presiden No 9 M/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. “Kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan Kepala dan Wakil Kepala Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Jokowi. Pelantikan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan diakhiri dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya serta pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bambang mengatakan perlu
Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Enam Dubes Negara Sahabat Media Umum 02/03/2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana menerima surat kepercayaan dari enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Prosesi penerimaan surat kepercayaan dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 2 Maret 2022. Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besarnya tiba di Istana Merdeka. Adapun keenam duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Jokowi yaitu: 1. Francisco de Asis Aguilera Aranda, Duta Besar LBBP Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia 2. Aşkin Asan, Duta Besar LBBP Republik Turki untuk Republik Indonesia 3. Lahcene Kaid-Slimane, Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Republik Indonesia 4. Luis Raūl Tsuboyama Galvān, Duta Besar LBBP Republik Peru untuk Republik Indonesia 5. Ta Van Thong, Duta Besar
Jokowi Geram Indonesia Ekspor Barang Mentah 350 Tahun Media Umum 26/01/2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini menyaksikan pelepasan ekspor perdana Smelter Grade Alumina (SGA) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau. Berbicara saat memberikan pengarahan, Jokowi terlihat geram dengan fakta bahwa sejak era kolonial hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara pengekspor bahan mentah. "Saya sudah bolak balik saya sampaikan. Kita ini sudah 350 tahun yang lalu, waktu dijajah yang kita ekspor selalu bahan mentah, selalu raw material, enggak berhenti sampai sekarang," tegas Jokowi, Selasa (25/1/2022). Jokowi menegaskan pentingnya hilirisasi produk sumber daya alam. Menurutnya, produk sumber daya alam yang diolah menjadi barang setengah atau barang jadi akan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. "Ini harganya, harga barang mentah harusnya bisa 15 kali lipat. Hanya dijual 30 tadi. Padahal kalau jadi
Nusantara Jadi Nama Calon Ibukota Baru Indonesia Media Umum 18/01/2022 Nusantara disepakati menjadi nama calon Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Pemberian nama tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. "Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada Jumat (14/1). Beliau mengatakan IKN ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/20222). Alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Selain itu, nama Nusantara mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia. "Saya yakin kita semua setuju dengan istilah Nusantara ini," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Panja RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meminta menyiapkan penjelasan dari penamaan Nusantara. Menurut dia, hal itu penting dilakukan untuk menambah
Presiden Jokowi: Perizinan di Indonesia Banyak dan Rumit, Jangan Sampai Investor Kapok Media Umum 11/12/2021 Buka rahasia lagi untuk investasi di Indonesia, investor harus mengurus berbagai macam perizinan dan rumit yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin perizinan lebih sederhana dan lebih cepat. Pasalnya Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Jokowi juga menargetkan investasi di Indonesia dapat mencapai Rp1.200 triliun di 2022. “Ini membutuhkan perizinan yang sederhana, lebih cepat dan bebas korupsi. Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana sini, terlalu banyak ketidakpastian, dan banyaknya permainan di sana sini,” ujar Presiden Jokowi. Jokowi pun mengajak semua pihak semuanya untuk terus membangun tata kelola yg mencegah tindak koruptif. “Pelayanan harus cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi dan transparansi. Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu. Tingkatkan integritas aparat
Dukung Pendanaan Startup, Presiden Jokowi Akan Luncurkan Merah Putih Fund Media Umum 24/11/202124/11/2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan Merah Putih Fund atau fasilitas pendanaan bagi startup di Indonesia. Penerbitan Merah Putih Fund ditargetkan dilakuakn pada pertengahan Desember 2021. Kabar tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, melalui Merah Putih Fund, perusahaan rintisan dalam negeri akan memperoleh pendanaan, pendampingan, hingga penjamin (offtaker). "Kita sedang siapkan merah putih fund yang akan di-launching Presiden pada pertengahan Desember (2021) supaya (startup) ada pendanaan, pendampingan dan offtaker," ungkap Erick Thohir. Erick mencatat, startup di Tanah Air sangat potensial. Sayangnya, potensi itu kurang dimaksimalkan oleh investor maupun pemerintah. Sehingga, mayoritas investasi yang diterima unicorn berasal dari asing. Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi di sektor bisnis berbasis digital di Indonesia. Salah satunya menyediakan Merah Putih Fund. Upaya penguatan dan pengembangan usaha rintisan dalam negeri juga dilakukan melalui
Presiden Jokowi Mengajak Pertamina dan PLN Siapkan Transisi Energi Ekonomi Hijau Media Umum 21/11/2021 Presiden Jokowi mengajak Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau. Transisi energi menuju energi hijau merupakan keharusan. Oleh karena itu, Presiden mengajak untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi. "Transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, 5 tahun yang akan datang akan apa, 10 tahun yang akan datang akan setop misalnya. Sudah harus konkrit, jelas dan detail. Bukan hanya makronya," ujarnya dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021). Jokowi menuturkan, suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara sebesar 67%, bahan bakar atau fuel 15%, dan gas 8%. Menurut dia, arah penggunaan energi fosil
Jokowi Jajal Lintasan Sirkuit Mandalika NTB Media Umum 12/11/2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal langsung lintasan Sirkuit Mandalika di KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menaiki motor custom berwarna dominan hijau miliknya, berdasarkan pemantauan melalui video yang diunggah melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (12/11/2021). Berjaket hitam lengkap dengan helm warna senada, Jokowi mulai menjajal aspal mulus Sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 4,3 kilometer itu. Sementara, motor balap yang digunakan Jokowi didominasi warna hijau. Motor itu dilengkapi sejumlah tulisan, yaitu: "Jokowi", "Indonesia", dan "RI1". Jokowi pun tidak sendirian saat menjajal sirkuit tersebut. Sejumlah menteri dan pejabat tampak juga menumpangi sepeda motor masing-masing. Dari garis start/finish, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tampak memegang bendera kotak-kotak hitam putih atau dikenal sebagai chequered flag seraya mengayunkannya seiring dengan
Jokowi : BUMN Jangan Berbelit Belit Seperti Birokrasi Media Umum 17/10/2021 Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang berbelit-belit tidak diterapkan di BUMN. "Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwet," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Kamis, 14 Oktober 2021. Jokowi mencontohkan, perizinan untuk pembangkit listrik membutuhkan 259 naskah perizinan. "Meskipun namanya beda-beda, tetapi maksudnya sama saja dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada itu," tuturnya. Belum lagi, lanjut dia, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan izin itu bisa bertahun-tahun. Bahkan ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya